Gawat! 115 Juta Orang Di Ri Simpel Jadi Miskin Lagi
Gawat! 115 Juta Orang di RI Gampang Makara Miskin Lagi. Foto: Rifkianto NugrohoJakarta -
Tingkat kemiskinan Indonesia mengalami penurunan yang cukup berarti. Banyak dari penduduk Indonesia yang sudah keluar dari jurang kemiskinan. Namun bukan berarti mereka terbebas dari kemiskinan.
Bank Dunia dalam laporannya berjudul Aspiring Indonesia-Expanding the Middle Class memperingatkan pemerintah bahwa masyarakat Indonesia yang sudah keluar dari garis kemiskinan masih rentan untuk kembali miskin.
Jumlah penduduk RI yang rentan kembali miskin sangat besar yakni mencapai 115 juta orang. Jika mereka tidak diperhatikan, maka bukan mustahil angka kemiskinan kembali membengkak.
Bank Dunia mencatat selama 15 tahun terakhir, Indonesia telah membuat kemajuan luar biasa dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang kini berada di bawah 10%. Selama periode itu kelas menengah Indonesia tumbuh dari 7% menjadi 20% dari total penduduk atau sekitar 52 juta orang.
Namun yang perlu diperhatikan yaitu masyarakat miskin yang gres saja keluar dari garis kemiskinan. Jumlahnya mencapai 45% dari penduduk Indonesia atau sebanyak 115 juta orang.
Nah bagi mereka yang gres keluar dari garis kemiskinan kalau tidak mempunyai kemampuan untuk masuk menjadi kelas menengah besar kemungkinannya kembali lagi menjadi miskin.
Oleh alasannya itu Bank Dunia merekomendasikan pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang sempurna guna mendorong mereka masuk ke kalangan menengah.
"Permintaan dari kelas menengah sanggup mendorong pertumbuhan. Mereka yaitu sumber dari hampir setengah total pengeluaran rumahtangga di Indonesia. Selain itu, mereka juga berinvestasi lebih banyak dalam sumber daya manusia. Dengan kebijakan yang sempurna untuk memperluas kelas menengah sanggup membuka potensi pembangunan Indonesia dan mendorong Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi," kata World Bank Acting Country Director untuk Indonesia, Rolande Pryce di Energy Building, Jakarta, Kamis (30/1/2020).
Indonesia perlu membuat lebih banyak lapangan pekerjaan dengan upah yang lebih baik. Lalu didukung oleh sistem yang berpengaruh untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas dan jaminan kesehatan universal.
Hal itu memerlukan perbaikan lingkungan perjuangan dan investasi pada infrastruktur. Selain itu, yang juga akan dibutuhkan yaitu ekspansi terusan jaminan sosial untuk proteksi dari guncangan kesehatan dan ketenagakerjaan yang mengikis laba ekonomi dan peluang mobilitas ke atas bagi jutaan orang yang ingin masuk dalam kelas menengah .
"Memperluas kelas menengah memerlukan banyak sekali reformasi untuk meningkatkan lingkungan perjuangan yang sanggup membuat lapangan kerja juga investasi pada keterampilan yang dibutuhkan serta sistem proteksi sosial untuk memberi pinjaman bila ada guncangan," kata World Bank Regional Director for Equitable Growth, Finance and Institutions, Hassan Zaman.
Menurutnya penguatan kebijakan dan manajemen pajak harus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan bagi mereka yang sudah menjadi bab dari kelas menengah. Lalu perlu dilakukan ekspansi basis pajak untuk menambah penerimaan gres dari kelas menengah yang berkembang juga akan dibutuhkan untuk membiayai investasi tersebut.
Apa kata Sri Mulyani?
Sri Mulyani pun sepakat, untuk mencapai kelas menengah, mereka yang gres saja keluar dari garis kemiskinan memang memerlukan pekerjaan dengan honor yang mumpuni.
"Ya intinya yang disebut middle class yaitu mereka yang bisa mendapat pekerjaan dengan honor yang baik. Karena itu kita memikirkan bagaimana membuat lingkungan untuk menyebarkan lapangan pekerjaan," tuturnya.
Selama ini menurutnya Indonesia selalu terkendala problem regulasi yang panjang dan berbelit. Alhasil investasi sulit terealisasi. Padahal investasi yang bisa membuat lapangan pekerjaan.
"Apakah Omnibus Law menjadi salah satu yang mendorong kelas menengah? Ya terperinci iya. Karena tujuannya untuk membuat lapangan pekerjaan," tambahnya.
Draf RUU Omnibus Law ketika ini tengah dimatangkan oleh pemerintah sebelum digodok bersama dewan perwakilan rakyat RI. Namun belakangan sering menimbulkan polemik, khususnya Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Sri Mulyani menilai apa yang terjadi sebetulnya karena seluruh pihak membaca draf usang yang belum mengalami perubahan. Dirinya berharap seluruh pihak sabar menanti selesainya seluruh Omnibus Law yang berjumlah 4 undang-undang.
"Naskah yang beredar bukan naskah yang official. Toh kita belum sampaikan ke DPR," tutupnya.
Simak Video "Angka Kemiskinan Pasca Pandemi Corona Diprediksi Naik 12%"
[Gambas:Video 20detik]
Sumber detik.com jasa SEO murah Jakarta
Komentar
Posting Komentar